Berita

Sampai Februari 2019, KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat

Lebak, Bantenologi —  Sepanjang 2016, 2017, dan 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan dan menyerahkan 22.831 hektare tanah, terdiri dari penetapan/pencantuman hutan adat sebanyak 34 unit seluas 17.659 hektare dan pencadangan hutan adat 1 unit seluas 5.172 hektare.

Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mewakili Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara Riungan Gede Kesatuan Adat Banten Kasepuhan Kidul (Sabaki) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak-Banten, Minggu (03/03/2019).

“Hutan adat itu tersebar di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara,” jelasnya.

Untuk diketahui, Hutan Adat ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal sehingga tidak menghilangkan fungsi sebelumnya, seperti fungsi lindung atau konservasi. Tidak hanya itu, kekhususan adat adalah kebersamaan (komunal) sehingga hutan adat juga tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan.

Baca Juga: Menkominfo Bicara Satelit dan Bahaya Hoax pada Kasepuhan Banten Kidul

Siti Nurbaya juga menyatakan, hingga Februari 2019, pihaknya telah menetapkan 7 hutan adat, yaitu Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Pasireurih di Kabupaten Lebak, Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam, Temua, Rage di Kabupaten Bengkayang, Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem, Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupaten Dhamasraya dan akan diikuti oleh 6 hutan adat lainnya.

“Saya minta ke Pak Dirjen untuk segera menyelesaikan Hutan Adat di Kasepuhan Citorek, Cibarani, dan lainnya,” tandasnya, diiringi tepuk tangan ribuan peserta Riungan Gede Sabaki ke-11.

Menurutnya, masih ada 389.000 hektare tanah di Indonesia yang disiapkan untuk Hutan Adat. Hutan sosial bersama hutan adat, ada Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemitraan. “Itu nanti ada kerjasama,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menegaskan keseriusan Pemda Lebak terkait masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Perda No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dengan mengurai 522 masyarakat adat di Kabupaten Lebak.

“Di samping aspirasi dari masyarakat kasepuhan, Perda itu juga menegaskan bahwa adat budaya merupakan aset yang harus dilindungi dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Dihadapan Menteri LHK dan Kominfo, Sabaki Sampaikan 13 Maklumat

Menurutnya, selama ini, masyarakat adat mengalami kesulitan untuk mengakses lahan-lahan di hutan karena terkendala Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Perhutani.  Dengan adanya pengakuan Hutan Adat, masyarakat dapat berusaha dengan tetap menjaga kearifan lokalnya.

Diketahui, Riungan Gede Sabaki ke-11 yang dihadiri 2 ribu lebih masyarakat adat kasepuhan dari 750 komunitas adat di Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Provinsi Banten berlangsung pada 1-3 Maret 2019. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Bogor, Sukabumi, Pandeglang, dan Lebak. (red)