Berita

Dihadapan Menteri LHK dan Kominfo, Sabaki Sampaikan 13 Maklumat

Lebak, Bantenologi —  Di hadapan 2 menteri yang diutus Presiden RI, Joko Widodo, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, Kesatuan Adat Banten Kasepuhan Kidul (Sabaki) mengeluarkan 13 maklumat hasil Riungan Gede Sabaki ke-11 yang digelar pada 1-3 Maret 2019 di Wewengkon Kasepuhan Adat Citorek, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak-Banten.

Ketua Sabaki, Sukanta menerangkan, Riungan Gede merupakan agenda rutin yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali oleh utusan pemangku adat di Banten Kidul.

“Riungan Gede merupakan kekuasaan tertinggi untuk merumuskan agenda perjuangan menuju terwujudnya masyarakat adat kasepuhan yang berdaulat, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, gotong royong, musyawarah, dan mufakat sebagai jati diri bangsa,” ungkapnya, yang juga menjabat Camat Malingping, Kabupaten Lebak.

Ia menyatakan, maklumat ini dihasilkan dari suara-suara serta pandangan masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul yang terdiri dari 750 komunitas adat di 4 kabupaten 2 provinsi, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat serta Kabupaten Lebak dan Pandeglang di Banten.

“Maklumat ini sebagai respon atas kondisi dan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria khususnya, kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam, dan keberlanjutan penghidupan. Kami masyarakat adat sangat erat dan tak dapat dipisahkan dengan pemuliaan alam yang dikelola secara arif, bijak pada nilai-nilai lokal untuk hari ini, esok, dan seterusnya,” paparnya.

Berikut ini 13 maklumat hasil Riungan Gede Sabaki ke-11 dengan tema Mewujudkan Kedaulatan Masyarakat Adat Kasepuhan:

  1. NKRI adalah harga mati.
  2. Mendukung program pemerintah untuk melanjutkan Indonesia lebih maju.
  3. Segera mewujudkan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
  4. Proses percepatan penetapan hutan adat dan/atau wilayah adat sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa penguasaan atas ruang hidup masyarakat adat kasepuhan.
  5. Pemprov Banten segera mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat kasepuhan melalui Perda yang di dalamnya mengatur tentang desa adat.
  6. Melakukan pemetaan secara luas di wilayah adat Kasepuhan Banten Kidul, sebagai salah satu calon Daerah Khusus Kabupaten Adat.
  7. Pemerintah Pusat mempercepat proses pembangunan infrastruktur wilayah, terutama di wilayah adat akses layanan dasar, akses pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
  8. Pemkab Bogor, Pemkab Sukabumi, Provinsi Jabar dan Pemkab Pandeglang, Provinsi Banten segera menerbitakan Perda tentang Pengakukan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
  9. Mondorong percepatan implementasi Perda Kabupaten Lebak tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dalam bentuk program yang nyata serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat kasepuhan.
  10. Pemkab Lebak mempercepat pembentukan Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK).
  11. Memerintahkan kepada pengurus Sabaki untuk memperluas dan meningkatkan peran perempuan dan pemuda adat.
  12. Memerintahkan kepada pengurus Sabaki untuk menginventarisasi potensi dan pemuliaan kebudayaan di wilayah adat kasepuhan secara umum.
  13. Mendorong mata pelajaran ke sekolah-sekolah di lingkungan kasepuhan untuk memasukan pengetahuan tentang adat dan budaya kasepuhan sebagai mata pelajaran muatan lokal, pengembangan muatan lokal yang didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh masing-masing kasepuhan.

Maklumat tersebut, sambung Sukanta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur menuju masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Menanggapi maklumat di atas, Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, yang turut hadir mengapresiasi dan mendukung Riungan Gede Sabaki ke-11, terutama telah merekomendasikan Perda No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

“Dalam Perda disebutkan, untuk membentuk MPMK, masyarakat kasepuhan membentuk majelisnya, lalu menyampaikan ke Bupati. Nanti, Bupati mengeluarkan SK, setelah melakukan komitmen yang mendukung kebijakan Pemda Lebak,” ungkapnya.

Selanjutnya, Iti juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LHK yang sudah menetapkan SK Hutan Adat di Lebak, yaitu Kasepuhan Karang, Cirompang, dan Pasir Eurih.

“Ibu menteri, Pemda Lebak berkomitmen tidak akan merekomendasi terbitnya SK Hutan Adat tanpa clear and clean di internal masyarakat kasepuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri LHK menuturkan, negara hadir memberikan perlindungan pada masyarakat hukum adat, istiadat, dan budaya daerah.

Ia menyatakan, sampai Februari 2019, telah ditetapkan sebanyak 7 hutan adat, yaitu Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Pasireurih di Kabupaten Lebak, Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam, Temua, Rage di Kabupaten Bengkayang, Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem, Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupaten Dhamasraya.

“Maklumat Sabaki ini akan disampaikan ke Presiden. Soal UU masyarakat adat, saya ada di dalam timnya, sementara tentang otonomi khusus nanti di bagian ke wilayahan saya akan minta Dirjen untuk mempelajarinya,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, Caleg DPR RI Dapil Banten I, Vivi Sumantri Jayabaya, Caleg DPRD Provinsi Banten, Diana Drimawati Jayabaya, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Bogor, Sukabumi, Pandeglang, dan Lebak. (red)