Berita

Riungan Gede Kesatuan Adat Banten Kasepuhan Kidul (Sabaki) ke-11

Lebak, Bantenologi – Organisasi Kesatuan Adat Banten Kasepuhan Kidul (Sabaki) dibentuk pada 1968 berkat gagasan Solihin Gautama Purwanegara, Gubernur Jawa Barat periode 1970-1975. Sabaki diresmikan dalam Riungan ke-1 di Apicita Kasepuhan Tegal Lumbu, Jawa Barat.

Ketua Sabaki, Sukanta menuturkan, Sabaki adalah organisasi penyambung atau dalam istilah sunda disebut gantar kakait antara kasepuhan di Banten Kidul dengan pihak luar, terutama pemerintah. Riungan Gede ini menjadi agenda rutin yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali oleh utusan pemangku adat di Banten Kidul.

“Keanggotaan Sabaki tersebar di 4 Kab 2 Provinsi, yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Sukabumi, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ada 750 komunitas masyarakat adat kasepuhan, terdiri dari kasepuhan Pupuhu (Induk), Rendangan (Perwakilan), dan Gurumulan,” paparnya, saat ditemui tim Bantenologi di sela-sela Riungan Gede Sabaki ke-11 di Wewengkon Citorek, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak-Banten, Minggu (03/03/2019).

Baca Juga: Dihadapan Menteri LHK dan Kominfo, Sabaki Sampaikan 13 Maklumat

Ia menyatakan, Riungan ke-11 ini dinamakan Riungan Gede Kasepuhan Banten Kidul karena dari sisi peserta seluruh komunitas yang sudah tercatat dan terinventarisir dalam Sabaki diundang semua.

“Undangan yang disebar sebanyak 1.620 buah, dan yang datang 2000 orang lebih. Selain itu, kita juga mengundang banyak pihak dari mulai pemerhati Sabaki, Non Government Organisation (NGO), dan unsur pemerintah dari tingkat desa sampai pusat,” terangnya.

Sukanta menambahkan, dalam Riungan ke-11 ini ada beberapa hal yang dibahas, yaitu revitalisasi organisasi Sabaki termasuk berkaitan dengan kepengurusan selama 5 tahun.

“Harus dievaluasi oleh kasepuhan, apakah pengurus harus dilanjut atau ada koordinator yang perlu diganti,” ujarnya.

Baca Juga: Menkominfo Bicara Satelit dan Bahaya Hoax pada Kasepuhan Banten Kidul

Selanjutnya berkaitan dengan Perda Kab. Lebak No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

“Artinya, Perda yang sudah ada itu dikaji, apakah manfaatnya sudah dirasakan secara utuh oleh masyarakat adat kasepuhan atau masih ada yang harus dilakukan perbaikan,” tandasnya.

Riungan menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya harus ada Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK). “Ini mandat dari Perda No. 8 tahun 2015 sehingga 2 sampai 3 bulan ke depan akan kita bentuk di Lebak,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Sukanta, soal pemetaan wilayah dan usulan hutan adat.

“Sudah satu kasepuhan yang diakui/disahkan keberadaan hutan adatnya oleh pemerinta, yaitu Kasepuhan Karang. Sekarang kita mengusulkan 5 kasepuhan, yaitu Kasepuhan Citorek, Cisungsang, Pasir Eurih, Cirompang, dan Cibarani. Untuk Kasepuhan Pasir Eurih dan Cirompang sudah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Jadi tahun ini, kita akan berkoordinasi dengan Kementerian LHK agar segera disahkan,” jelasnya.

Ia menyatakan, memang masih banyak pemetaan wilayah adat yang belum dilakukan, dan ini menjadi amanat dari Riungan. Ke depan, Sabaki juga diberi mandat untuk segera mengurus payung hukum masyarakat adat kasepuhan di Kabupaten Sukabumi.

“Kalau Perda dipandang memerlukan energi banyak, paling tidak SK Bupati harus segera dikeluarkan. Ini dipastikan akan kita urus tahun ini,” ujarnya.

Selanjutnya, konsentrasi Riungan juga mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan UU Masyarakat Adat.

“Ini sudah lama dibicarakan dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan termasuk Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan setelah Riungan ke-11 ini tidak ada lagi tawar-menawar sehingga 2-3 bulan ke depan UU Masyarakat Adat disahkan,” paparnya.

Selain itu, ada juga rekomendasi yang ditujukan ke pemerintah baik pemda maupun pusat.

“Kita ingin pemda konsen pada program nyata yang bisa diaplikasikan, terutama di Wewengkon Banten Kidul. Seperti program infrastruktur jalan dari Bayah melewati Cigudeg-Bogor bersambung ke BSD, dan isu lain yang dipandang aktual,” jelasnya.

Baca Juga: Sampai Februari 2019, KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat

Di kepengurusan yang baru, Sabaki juga merekomendasikan keterlibatan perempuan dan pemuda adat.

“Selama ini, jujur kami akui kepentingan perempuan dan pemuda adat belum terakomodir sepenuhnya. InsyaAllah, ke depan akan jadi konsen Sabaki,” tandasnya.

Sukanta beharap, melalui Riungan ini masyarakat adat kasepuhan bisa mempererat silaturahmi.

Papanggih jeng dulur (bertemu dengan saudara). Intinya, Riungan ini menghasilkan rekomendasi yang bisa mengatasi persoalan di Banten Kidul, baik tentang legalitas formal termasuk kebutuhan yang kasat mata seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara puncak Riungan Gede Sabaki ke-11, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. (red)